Bank Indonesia Menurunkan 7 Day Repo Rate Menjadi 4,50% pada 19 Maret 2020

Bank Indonesia menurunkan kembali 7-day repo rate sebesar 25 Basis point dari 4,75% pada bulan Februari 2020 menjadi 4,50% pada bulan Maret 2020. Penggunaan BI 7-Day Repo Rate sebagai suku bunga acuan berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2016. sebelum periode tersebut, suku bunga acuan menggunakan BI Rate. Berikut perkembangan 7-day repo rate dari 18 Januari 2018 sampai dengan 19 Maret 2020. 7-day repo rate sebagi suku bunga acuan di Indonesia mengalami fluktuasi selama 3 tahun terkahir. Pada awal tahun 2018 7-day repo rate sebsar 4,25%. Sejak bulan Maret mengalami kenaikan dan pada 17 November 2018 menjadi 6% serta bertahan sampai bulan Juni 2019.  Selanjutnya mengalami penurunan kembali pada bulan Oktober 2019 menjadi 5%. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Bi 7-Day repo rate turun menjadi 4,5% pada 19 Maret 2020. sumber: www.bi.go.id

Prospek Ekonomi Indonesia dalam Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 telah memaksa negara di seluruh dunia merombak target pertumbuhan ekonominya termasuk Negara Repulik Indonesia. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk meredam dampak COVID-19 terhadap prospek ekonomi ke depan. Covid-19 pertama kali muncul dan dikenali di kota wuhan cina dan terus menyebar ke seluruh Dunia termasuk di Indonesia. Sampai saat di Indonesia pada tanggal 6 April 2020 ada sebanyak 2.491 terkonfirmasi positif, 2.090 dalam perawaran, 192 sembuh dan 209  atau 8,39 orang meninggal (https://www.covid19.go.id).

Sumber: Kementrian Keuangan RI, 1 Arpil 2020

Beberapa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonoi Global dalam Pandemi COVID-19 akan negatif, seperti JP Morgan -1,1%, The Economicst Intelilgence unit -2,2% dan IMF menyatakan pertumbuhan Ekonoi negatif.

Akibat pandemi COVID 19, perekonmian di seluruh negara mengalami tekanan yang cukup berat dengan dampak mencapai 3% - 6% dari GDP. Pelemahan perekonomian ini berdampak pada rumah tangga, umkm, korporasi dan sektor keuangan (Kemenkeu, 2020).

• Rumah tangga terancam kesehatanya karena terinfeksi bahkan ancaman jiwa dan puluhan ribu berpotensi tertular, ancaman pendapatan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal. Selain itu, turunya daya beli dan konsumsi. 
• UMKM tidak dapat melakukan usahanya sehingga terancanm kemampuan memnuhi kewajiban kreditnya. 
• Korporasi terganggu aktivitas ekonominya, yang paling rentan yaitu manufaktur, perdangan, transportasi dan akomidasi (hotel dan restorant) yang mengancam PHK dan kebangkrutan 
• Memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akan merembet ke sektor keuangan seperti perbankan dan lembanga pembiayaan berpotensi mengalami masalah likuiditas dan insolvency. Depresiasi rupiah, volalitas pasar keuangan dan capital flight (Kemenkeu, 2020).

Pemerintah RI telah melakukan kebijakan stimulus I melalui belanja untuk memperkuat perekonomian Domestik tahun 2020. Kebijakan stimulur I terdiri dari (1) Percepatan Belanja dan kebijakan mendorong padat karya meliputi percepantan pencairan belanja modal, percepatan belanja sosial, Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2) Stimulus belanja meliputi perluasan kartu sembako, perluasan subsidi bunga perumahan, isentif sektor pariwisata (travel agent internasional, tenaga pemasaran pariwisata, dan kartu pra kerja (masyarakat/pencari kerja). Kebijakan stimulus II fokus pada menjada daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor dan impor.

Ekonomi Negara Indonesia akan sangat berat menghadapi dampak COVID-19 jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi dengan segera.

Sumber: Kemenkeu, April 2020

Ada dua skenario yang diprediksikan oleh pemerintah untuk tahun 2020 terkait kondisi ekonomi  dalam pandemi COVID-19 yaitu berat dan sangat berat. Skenario berat  indikator makro pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% leblih rendah dari APBN yang menargetkan 5,3%. Harga  ICP 38 USD/barel lebih rendah dari APBN, nilai tukar rupiah Rp.17000 dan inflasi sebesar 3,9%. Sedangkan skenario Sangat berat: indikator makro pertumbuhan ekonomi -0,4 jauh, Harga ICP 31 USD/Barel, Nilai tukar rupiah Rp.20.000 dan inflasi sebesar 5,1%. Selain itu postur APBN tahun 2020 juga berubah dengan pendapatan turun sebesar 10% dan defisit APBN 2020 sebesar 5,07% PDB.

Sumber: Kementrian Keuangan RI (2020) Press Conference Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi dampak COVID-19. Jakarta. 1 April 2020

Kemana Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan Ekonomi Indonesia yang dilakukan sampai saat ini sudah berada pada jalur yang benar dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas menurut Sri Mulyani Indrawati "Persoalannya lebih ke kualitasnya, bukan pada direction. kalau ada yang lebih cepat, pemerintah juga ingin lebih cepat" Kata beliau saat di temui usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks DPR/MPR, Senaayan Jakarta pusat, senin, 22 juli 2019. Arah pembangunan Indonesia saat ini telah mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat dilihat dari indikator seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia yang semakin rendah (Sri Mulyani). Dalam catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sejumlah indikator menunjukkan beberapa perbaikan dari 2015 hingga 2019. Pertama, sepanjang tahun tersebut, tercipta 11,19 juta kesempatan kerja baru. Angka ini melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 yang sebesar 10 juta kesempatan kerja. Kedua, tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Angka ini merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1997/1998. Ketiga yaitu indeks pembangunan manusia yang mengalami kenaikan rata-rata mencapai 0,89 persen. Bappenas menyebut angka ini masuk dalam kategori tinggi.

source:https://bisnis.tempo.co/

Inovasi, Daya Saing Ekonomi dan SDM Indonesia

Menurut laporan Global Innovation Index (GII) tahun 2019 , tingkat inovasi Negara Indonesia dengan skor 29,8 tidak berubah dibandingkan dengan tahun lalau yaitu berada pada peringkat ke 85 dari 129 Negara, Jauh di bawah Singapura (8) Malaysia (35), Vietnam (42), Thailand (43) Filiphina (54) dan Brunei Darussalam (71). GII menggunakan 80 indikator untuk menilai tingkat inovasi dari 129 negara pada tahun 2019 diantaranya investasi, penelitian dan pengembangan, hak paten internasional, pemgembangan aplikasi modail dan ekspor produk beteknologi tinggi.  Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Francis Gurry menyatakan, peringkat GII menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan inovasi dalam kebijakannya telah melihat peningkatan signifikan dalam peringkat mereka. Kebanyakan klaster penghasil inovasi sains dan teknologi terdapat di Amerika Serikat, China , dan German, sementara Brazil, India, Iran, Rusia, dan Turki juga termasuk dalam peringkat 100 besar. Lima daerah teratas penghasil inovasi dunia di antaranya Tokyo-Yokohama (Jepang), Shenzen-Hong Kong (China), Seol (Korea Selatan), Beijing (China), dan San Jose-San Fransisco (Amerika Serikat).

Daya Saing Ekonomi Negara Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat ke 32 Dunia atau naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-43 (IMD World Competitiveness Ranking 2019).  IMD menggunakan empat indikator utama dalam penilaiannya, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Indonesia menunjukkan perbaikan daya saing yang paling menggembirakan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini berkat perbaikan efisiensi di sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan iklim bisnis. IMD juga menyebut salah satu keunggulan Indonesia adalah upah buruh yang rendah dibandingkan 63 negara lainnya di Asia Pasifik. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada berada di bawah Jepang dan Prancis yang berada di posisi ke-30 dan ke-31. Adapun Republik Ceko dan Kazakhstan berada di bawah Indonesia, masing-masing di posisi ke-33 dan ke-34..

Keterampilan dari sumber daya manusia (SDM) Indonesia menduduki peringkat keempat di antara negara-negara di Asia Tenggara. Hal tersebut berdasarkan salah satu pilar penilaian dalam Indeks Daya Saing Global (GCI) yang dirilis oleh World Economy Forum (WEF) pada 2018. Di peringkat pertama ada Singapura, kemudian disusul Malaysia dan Brunei Darussalam. Secara global, peringkat Indonesia terpaut cukup jauh dengan negeri jiran. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah menggalakkan berbagai program seperti pelatihan vokasi, pemagangan berbasis kompetensi di perusahaan, hingga melakukan sertifikasi kompetensi. Salah satu pendekatan GCI adalah human-centric approach yakni penilaian tentang keterampilan SDM. Penilaian ini mencakup efektivitas tahun pendidikan, tingkat pelatihan staf, kualitas pelatihan vokasi, dan skillset lulusan. Selain itu meliputi keterampilan digital, kemudahan menemukan karyawan terampil, ekspektasi periode pendidikan, berpikir kritis dalam proses pembelajaran, hingga rasio murid-guru pada pendidikan dasa

Sumber: https://teknologi.bisnis.com, https://databoks.katadata.co.id https://akurat.co

Konsep Dasar Ekonomi Makro

Pengertian

Ekonomi adalah studi bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi komoditas atau produk yang bernilai dan mendistribusikanya kepada masyarakat luas. Esensi:

1. Pernyataan tentang kelangkaan (scarcity)

2. Penggunaan sumberdaya dengan cara yang paling efektif à efisien

Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro membicarakan hal-hal agregat seperti Pendapatan Nasional, Pengangguran, Inflasi, Tingkat Suku bunga dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa makroekonomi muncul dari interaksi banyak individu yang mencoba memaksimalkan kemakmurannya. Karena variabel agregat adalah jumlah variabel-variabel yang mendeskripsikan keputusan-keputusan individu, studi makroekonomi didasarkan pada landasan-landasan mikroekonomi.

Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro adalah studi tentang harga, jumlah barang dan pasar secara individu. Ekonomi Mikro membicarakan bagaimana rumah tangga dan Perusahaan membuat keputusan dan bagaimana berinteraksi dalam pasar. Dalam mikroekonomi, individu memilih  memaksimalkan tingkat kepuasan (utility) dengan batasan anggaran. Misalkan struktur pasar, permintaan dan penawaran individu, indifferent curve, dan lain-lain.

Mengapa kita perlu Belajar Ekonomi Makro?

Makro Ekonomi dapat mempengaruhi Kesejahteraan Masayrakat, misalnya membicarakan pengangguran, dan masalah social lainnya.

Makro Ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan seseoang, misalnya membicarakan tentang pendangguran, peningkatan pendapatan dan suku bunga.

Ekonomi Makro dapat mempengaruhi Politik dan peristiwa-peristiwa yang update atau baru, misalnya inflasi dan pengangguran pada saat pelaksanaan pemillu

Tujuan Ekonom Makro

1. Output
2. Mengurangi tingkat penagguran
3. Menjaga Inflasi
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat
5. Harga Stabil

Masalah Utama dalam Perekonomian

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah (masalah dalam jangka panjang). Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari periode ke periode lainya yang meningkat disebabkan karena faktor2 produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menam-bah jumlah barang dan modal. Tenaga kerja yang digunakan juga berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

2.Ketidakstabilan kegiatan ekonomi

Perekonomian tidak selalu menggunakan semua faktor produksi yang tersedia, termasuk tenaga kerja yang tersedia, sehingga kegiatan ekonomi bisa berfluktuasi (titdak stabil). Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Pendapatan nasioal yang sebenarnya terwujud dari tahun ke tahun berfluktuatif di bawah potensialnya. Pendapatan nasional potensial, yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Garis pendapatan nasional potensial yang semakin naik menggambarkan bahwa faktor produksi yang sekmakin banyak digunakan dari tahun ke tahun dan kemajuan teknologi yang menaikkan produktivitas menyebabkan semakin banyak produksi nasional yang dapat diwujudkan

3. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya. Faktor utama pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Faktor lainnya (1) menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik, (2) pengusaha menggunakan peralatan produksi moderan   (3) ketidak sesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri Akibat buruk pengangguran. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.  Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi konsumsinya. Selain itu dapat menganggu taraf kesehatan keluarga. Penangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk pada penganggur dan keluarganya

4. Kenaikan harga-harga (inflasi)

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Faktor penyebab inflasi, yaitu (1) Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, (2) Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. (3) Kenaikan harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang, kekcacuan politik  dan Neraca pembayaran

5. Neraca pembayaran

Neraca Pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan sebaliknya dalam satu tahun tertentu Dua neraca penting dalam suatu nerca pembayaran adalah (1) neraca perdagangan yang menunjukkan perimbangan diantara ekspor dan impor (2) neraca keseluruhan yang menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Penyebabnya adalah impor melebihi ekspor dan pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan efek buruk terhadap kestabilan ekonomi negara.  Defisit sebagai akibat dari impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonom dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga barang2 impr bertambah mahal onomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab Akibat buruk inflasi, antara lain cenderung menurunkan taraf kemakmuran segologan besar masyarakat. Upah riil pekerja akan merosot yang berarti menurunkan daya beli masyarakat Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk bila inflasi tidak dapat dikendalikan

Dampak Penurunan BI rate terhadap Perekonomian

Akhirnya tingkat suku bunga BI rate diturunkan sebesar 25 basis point dari 6% menjadi 5,75% pada tanggal 18 Juli 2019. Sejak bulan Desember 2018 tingkat suku bunga 6% di pertahankan pemerintah. BI rate merupakan suku bunga Acuan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate juga merupakan indikasi baik buruknya Perekomian suatu Negara.  Semakin rendah tingkat suku bunga maka akan mendorong kalangan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dengan meminjam ke Lembaga keuangan karena biaya pinjam/modal rendah. Hal ini tentunya akan mendorong aktivitas perekonomian yang berarti dapat menyarap tenaga kerja. Pernyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada permintan. Adanya permintaan yang cukup dari masayrakat akan mendorong aktivitas perekonomian berkembang dan seterusnya sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi seiring dengan meningkatkan aktitivitas perekonomian.  Namun di lapangan sering terjadi penurunan BI rate tidak serta merta diikuti oleh Perbankan, Perbankan membutuhkan waktu yang cukup untuk menyesuaikan perubahan BI rate. Namun pelaku pasar Keuangan seperti di Bursa Efek Indonesia Perubahan BI rate di respon Positif dengan meningkatnya IHSG pada hari yang sama pengumuman Penuruan BI Rate.

Mampukah Ekonomi Indonesia tumbuh sesuai Target pada tahun 2019

Negara Indonesia memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, namun dalam pengelolaan dan pemanfaatannya belum memberikan kesejahteraan yang diharapkan seluruh Bangsa Indonesia. Perekonomian Indonesia di Kuartal I tahun 2019 tumbuh 5,07% lebih rendah dibandingkan pada Kuartal IV tahun 2018 sebesar 5,18%.  Walaupun menurun jika dibandingkan dengan Kuartal yang sama pada tahun 2018 sebesar 5,06 yang sebenarnya naik tipis seperti terlihat pada Gambar berikut;

                                        sumber: bi.go.id

Pertumbuhan ekonomi indonesia yang dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto masih ditopang dari wilayah Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 59,03% (bi.go.id). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang tahun 2019 akan berada di level 5,2% atau di bawah target 5,3% (finance.detik.com). Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini perlu dukungan dari pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonominya agar dapat mencapai pertumbuhan ekonmi yang diinginkan. Kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesai tahun 2019 bisa lebih tinggi lagi ddari yang ditargetkan.

BI: Ekonomi Indonesia Melaju Sekitar 5,1 Persen di Kuartal I

Bank‎ Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 di kisaran 5,1 persen. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) sebesar 4,71 persen, maupun pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2015 sebesar 5,04 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016 terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Belanja modal pemerintah sampai akhir Februari melesat 300 persen (yoy). Sementara, belanja barang pemerintah naik 60 persen (yoy). Dari sisi konsumsi masyarakat, indikatornya memberikan sinyal positif. Misalnya, kenaikan indeks keyakinan konsumen maupun penjualan ritel.

Bank Indonesia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) pada kuartal I akan lebih baik dibandingkan perkiraan di awal tahun. Hal ini ditopang oleh neraca perdagangan yang mencatatkan surplus US$1,15 miliar atau lebih baik dibandingkan dengan prediksi sebelumnya. 

Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ini akan berada di kisaran 5,2-5,6 persen (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yiatu hanya sebesar 4,79 persen.

Source:http://www.cnnindonesia.com

Hutang Luar Negeri Indonesia Mencapai Rp. 4000 Triliun

Berdasarkan Publikasi Bank Indonesia Utang Luar Negeri Indonesia sampai bulan Februari 2016 meningkat sebesar 3,7% (yoy) menjadi USD 311,4 Milliar atau lebih dari Rp. 4000 Triliun (Asumsi kurs 1USD=Rp.13.000). Utang Luar Negeri Indonesia didominasi Utang Jangka Panjang yang meningkat sedangkan utang jangka pendek Menurun.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (87,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir Februari 2016 mencapai USD273,2 miliar atau tumbuh 5,8% (yoy), sementara ULN berjangka pendek turun 9,5% (yoy) menjadi USD38,3 miliar. 

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN sektor swasta. Posisi ULN swasta turun 0,7% (yoy) sehingga menjadi USD164,6 miliar (52,8% dari total ULN) pada akhir Februari 2016. Di sisi lain, ULN sektor publik meningkat 9,0% (yoy) sehingga posisinya pada akhir Februari 2016 menjadi sebesar USD146,9 miliar (47,2% dari total ULN). Pada sektor swasta, posisi ULN pada akhir Februari 2016 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,1%. Bila dibandingkan dengan Januari 2016, pertumbuhan tahunan ULN sektor listrik, gas dan air bersih meningkat, sementara sektor keuangan melambat. Adapun pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan masih mengalami penurunan. 

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN Februari 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

sources: http://www.bi.go.id

Data ULN Indonesia 

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (unsecured) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh Bank Kontributor kepada Bank Kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk tenor tertentu di Indonesia. 

JIBOR merupakan suku bunga acuan yang digunakan pada transaksi keuangan antara lain untuk referensi suku bunga mengambang, produk derivatif suku bunga dan valuasi instrumen keuangan dalam mata uang rupiah. 

Penggunaan JIBOR akan mendukung terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam serta efisiensi transaksi di pasar uang yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan di Indonesia.

JIBOR dipublikasikan melalui situs Bank Indonesia pada setiap hari kerja pukul 10.00 WIB. Selain itu, JIBOR juga dipublikasikan melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia, Thomson Reuters dan Bloomberg. 

JIBOR ditetapkan berdasarkan suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas JIBOR, sejak 1 April 2015 Bank Indonesia mewajibkan bank kontributor untuk menerima permintaan transaksi meminjam dan/atau meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga sesuai suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor tersebut, sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan tertentu. 

Selain itu, sejak 1 April 2015 dan sejalan dengan yang terjadi di negara lain, Bank Indonesia menghentikan JIBOR dalam mata uang dolar Amerika Serikat karena sangat jarang atau dapat dikatakan tidak pernah digunakan dan diacu oleh pelaku pasar. 

Penjelasan singkat mengenai JIBOR adalah sbb: 

No	Subjek	​​Keterangan
1	Waktu publikasi	10.00 WIB
2	Tenor	overnight, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
3	Day count convention	Actual/360
4	Metode perhitungan	Rata-rata sederhana, setelah mengeluarkan 15% data suku bunga indikasi tertinggi dan 15% data suku bunga indikasi terendah

  

Ketentuan mengenai JIBOR diatur pula dalam PBI dan SE Laporan Harian Bank Umum :
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/2/PBI/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank

source: http://www.bi.go.id  

Penurunan BI Rate Bisakah Membuat Ekonomi Indonesia lebih Baik?

Penurunan Suku Bunga acuan atau BI rate ke level 6.75 persen atau 25 bps diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia semakin baik lagi. Dengan adanya penurunan Suku bunga acuan ini berarti beban biaya hutang untuk investasi menjadi menurun sehingga diharapkan banyak investor yang akan melakukan investasi. semakin banyak orang yang melakukan investasi akan memperbanyak peluang usaha yang dapat dilakukan dan akan menyerap tenaga kerja.

sumber: okezone.com

semakin banyak orang yang bekerja maka semakin tinggi daya beli masyarakat karena mereka memiliki pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini bila terjadi secara terus menerus akan meningkatkan akumulasi ouput nasional. Bila jumlah ouput yang dihasilkan selama periode ini lebih besar dari periode tahun sebelumnya maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. semakin besar perubahan output maka akan semakin besar pula pertumbuhan ekonominya.

PROYEKSI EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016

Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan selama 4 tahun, reformasi kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Reformasi subsidi bahan bakar telah membebaskan dana publik dalam jumlah signifikan untuk infrastruktur sosial dan fisik. Inflasi diperkirakan akan menurun ke tingkat yang lebih moderat selama periode prakiraan, dan defisit transaksi berjalan akan berkurang. Tantangan ke depan adalah untuk mempertahankan momentum reformasi, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan membangun sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.

 

Proyeksi untuk 2015 dan 2016 mengasumsikan bahwa momentum reformasi pemerintah baru dapat bertahan, dan pemerintah menindaklanjuti momentum tersebut dengan kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, menurunkan biaya logistik, dan mendorong penyerapan anggaran. Atas dasar tersebut, pertumbuhan PDB diperkirakan akan membaik menjadi 5,5% di tahun ini, dan 6,0% di 2016. 

Sources: http://www.adb.org/id/indonesia/economy